Turki Memanas! 1.500 Demonstran Ditangkap Usai Walkot Istanbul Dikriminalisasi?

Jelajah Jawa - Pada Tanggal 27 Maret 2025 - Situasi politik di Turki kembali memanas setelah pemerintah menangkap sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi besar-besaran menentang penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Kejadian ini memicu kekhawatiran global mengenai kebebasan berpendapat dan kondisi demokrasi di negara tersebut.    

Ekrem Imamoglu, seorang politisi dari Partai Republik Rakyat (CHP), merupakan salah satu lawan utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Istanbul pada 2019, mengalahkan kandidat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai yang telah berkuasa di Turki selama lebih dari dua dekade.  

Namun, sejak kemenangannya, Imamoglu kerap menghadapi tekanan dari pemerintah pusat. Tuduhan korupsi dan keterlibatannya dalam "propaganda teroris" menjadi alasan resmi di balik penangkapannya. Namun, banyak pengamat politik menilai bahwa tindakan ini bermotif politik untuk melemahkan oposisi menjelang pemilu.  

Penangkapan Imamoglu langsung memicu gelombang protes besar-besaran di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut pembebasannya dan mengecam tindakan pemerintah yang dianggap sebagai langkah otoriter.  

Namun, pemerintah Turki merespons dengan tindakan represif. Kepolisian anti-huru-hara dikerahkan untuk membubarkan massa dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet. Bentrokan pun tak terhindarkan, dan sekitar 1.500 orang dilaporkan ditangkap dalam protes tersebut.  

Kelompok HAM mengecam tindakan keras pemerintah. Amnesty International menyebut bahwa langkah ini merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Turki.  

Penangkapan Imamoglu dan respons pemerintah terhadap demonstrasi dapat membawa dampak besar terhadap politik Turki. Imamoglu merupakan salah satu tokoh yang dianggap mampu menandingi Erdogan dalam pemilu mendatang. Dengan penahanannya, oposisi kini kehilangan salah satu figur terkuat mereka.  

CHP dan beberapa partai oposisi lainnya telah mengumumkan rencana untuk memperluas aksi protes dalam beberapa hari mendatang. Mereka juga menyerukan agar pemilu dipercepat guna menghindari tindakan represif lebih lanjut dari pemerintah.  

Di sisi lain, pemerintah Erdogan menegaskan bahwa mereka hanya menjalankan hukum. Presiden Erdogan menuduh oposisi berusaha merusak ekonomi negara melalui demonstrasi ini dan memperingatkan bahwa setiap upaya sabotase ekonomi akan dihadapi dengan tindakan hukum.  

Komunitas internasional turut menyoroti peristiwa ini. Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas meningkatnya tindakan keras terhadap oposisi di Turki. Departemen Luar Negeri AS menyerukan agar pemerintah Turki menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.  

Duta Besar Jerman untuk Turki menyatakan bahwa tindakan ini dapat memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Sementara itu, organisasi internasional seperti Human Rights Watch juga mengutuk penangkapan massal tersebut dan menyerukan pembebasan Imamoglu.  

Setelah penangkapan Imamoglu, situasi di Istanbul masih tegang. Meskipun sebagian besar demonstrasi berhasil dibubarkan, beberapa kelompok kecil masih bertahan di beberapa titik strategis kota.  

Pihak berwenang memperketat pengamanan di sekitar kantor wali kota Istanbul dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Beberapa stasiun metro dan jalan utama juga ditutup untuk mencegah aksi protes lebih lanjut.  

Sementara itu, Dewan Kota Istanbul yang dikuasai oposisi telah memilih Nuri Aslan sebagai wali kota sementara untuk mencegah pemerintah pusat menunjuk pengganti yang pro-Erdogan. Langkah ini dianggap sebagai strategi oposisi untuk mempertahankan kontrol atas kota terbesar di Turki tersebut. 

Insiden ini semakin memperumit lanskap politik di Turki menjelang pemilu mendatang. Jika Imamoglu tidak dibebaskan, ada kemungkinan besar bahwa oposisi akan kehilangan momentum politiknya. Namun, jika demonstrasi terus berlanjut, hal ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan Erdogan.  

Bagi masyarakat Turki, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan demokrasi di negara tersebut. Beberapa analis politik berpendapat bahwa Turki semakin bergerak menuju otoritarianisme, sementara yang lain menilai bahwa perlawanan oposisi masih memiliki peluang untuk mengubah arah politik negara.  

Penangkapan Ekrem Imamoglu dan penahanan massal terhadap demonstran menunjukkan bahwa ketegangan politik di Turki masih jauh dari mereda. Situasi ini menjadi ujian besar bagi demokrasi di negara tersebut.  

Dunia kini menanti bagaimana pemerintah Turki akan menangani krisis ini dan apakah ada harapan bagi kebebasan politik yang lebih besar di masa depan. Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah politik dan demokrasi di Turki dalam beberapa tahun mendatang.