Kemendagri Putuskan Penundaan Penyaluran Bansos Hingga Selesai Pilkada 2024

JelajahJawa (18/11) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan kebijakan penting terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia. Pada 13 November 2024, pemerintah resmi menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai.

Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menjaga netralitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta mencegah adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik.

Baca juga: Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN 12% Sesuai Mandat UU

Bima Arya menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat bersama Komisi II DPR RI pada 12 November 2024, dan merupakan langkah untuk melindungi integritas pemerintahan. 

“Penyaluran bansos berpotensi dimanfaatkan secara politis. Oleh karena itu, kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga netralitas dan kelancaran proses Pilkada,” ujar Bima Arya dalam pernyataannya.

Penundaan ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia yang tidak terdampak bencana alam. Penyaluran bansos akan dihentikan sementara hingga setelah pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024. 

Namun, terdapat pengecualian bagi daerah yang mengalami bencana alam, di mana bantuan untuk korban bencana tetap dapat disalurkan dengan syarat prosesnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta tepat waktu.

Baca juga: Prabowo dan PM Justin Trudeau Bahas Kolaborasi Strategis RI-Kanada: Energi, Perikanan, hingga Pendidikan

Bima Arya juga mengingatkan agar kepala daerah memperketat pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial, terutama untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang dapat merusak jalannya Pilkada. “Jika ada laporan terkait dugaan penyalahgunaan bansos, maka tindakan cepat harus segera diambil,” tegasnya.

Kebijakan penundaan ini merupakan respons terhadap kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan bansos dalam konteks Pilkada. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan bahwa kebijakan ini diambil setelah ada kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. “Kami setuju dengan keputusan ini, dan bansos hanya akan ditunda di daerah yang tidak terkena bencana alam,” terang Tito.

Selain itu, keputusan untuk menunda bansos juga diambil sebagai upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam pengelolaan bantuan sosial. Dengan penundaan ini, diharapkan tidak ada unsur politisasi yang bisa mempengaruhi proses demokrasi selama Pilkada berlangsung.

Penting untuk dicatat bahwa daerah yang terkena bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, atau gempa bumi tetap bisa menyalurkan bantuan sosial untuk korban bencana. Namun, penyalurannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap dilakukan secara transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

Dengan kebijakan penundaan penyaluran bansos hingga setelah Pilkada 2024, pemerintah berharap dapat menjaga proses Pilkada yang lebih adil dan transparan. Penundaan ini diharapkan bisa mengurangi potensi manipulasi melalui bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat yang membutuhkan.