DPR Gelar Rapat Terkait Kasus Penembakan Siswa SMK Negeri 4 Semarang

JelajahJawa (3/12) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang untuk mendengar pendapat dari pihaknya pada Selasa, 3 Desember 224. Hal ini terkait dengan kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang yang terjadi pada 24 November lalu.

Habiburokhman selaku ketua komisi III DPR, mengungkapkan bahwa pihaknya  telah memanggil Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Irwan Anwar untuk hadir.

“Kami memang memang memanggil yang ada di Semarang, namun kemungkinan terkait masalah internal,” ujarnya saat ditemui wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Desember 2024.

Tak hanya Kapolrestabes Semarang, Komisi III juga menghadirkan keluarga korban penembakan tersebut untuk dimintai masukan. Kehadiran keluarga korban diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai dampak dari insiden tersebut, serta harapan mereka terhadap penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.

“Kami meminta khusus dari pihak keluarga almarhum yang menjadi korban, apa saja yang menjadi poin-poin keberatan terkait penanganan kasus tersebut,” ujarnya.

Rapat ini bertujuan untuk mendalami kasus tersebut dan mengevaluasi penggunaan senjata api oleh personel Polrestabes Semarang.

“Iya, itu sudah kita sampaikan ya soa masukan bagaimana. Kita ingin menanyakan bagaimana evaluasinya itu ya, apa yang dilakukan selama ini mengontrol penggunaan senjata oleh polisi, oleh orang yang berwenang tapi apakah berkapasitas. Itu yang harus kita cek secara reguler, secara rutin,: ujar Habiburokhman.

Diketahui, bahwa GR tewas setelah ditembak oleh Aipda Robig Zaenudin pada Minggu (24/22/2024) dini hari. Polisi mengatakan bahwa GR merupakan pelaku tawuran.

Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak sekolah dan juga keluarga korban. Mereka menyampaikan bahwa GR merupakan siswa baik dan berprestasi. Selain GR ada dua orang teman juga yang mengalami luka akibat insiden penembakan ini.

Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai prosedur penggunaan senjata oleh aparat kepolisian. Banyak pihak mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan.