Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN Januari-Februari 2025, Defisit Capai Rp31,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dua bulan pertama tahun 2025 dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Kementerian Keuangan, Kamis (13/03).  

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyoroti kondisi defisit APBN yang mencapai Rp31,2 triliun atau setara 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Laporan ini menjadi sorotan publik karena merupakan laporan APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

“Pelaksanaan APBN merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan prioritas presiden. Oleh karena itu, ketangkasan APBN dalam merespons dinamika ekonomi global dan domestik, sekaligus tetap menjaga kehati-hatian, menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers tersebut.  

Pendapatan Negara Meningkat, Belanja Tetap Terjaga

Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp432,7 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh penerimaan pajak yang solid serta kontribusi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).  

Sumber utama pendapatan negara berasal dari:  

1. Pajak – Penerimaan pajak meningkat seiring pemulihan ekonomi dan optimalisasi kebijakan pajak yang diterapkan sejak awal tahun. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi sistem perpajakan, telah membantu meningkatkan pemenuhan wajib pajak.  

2. PNBP – Pendapatan dari sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, serta pendapatan dari sektor kehutanan dan perikanan, juga menyumbang peningkatan pendapatan negara.  

3. Cukai – Penerimaan bea cukai, terutama dari hasil tembakau, terus mengalami peningkatan meskipun terdapat tantangan dalam industri terkait.  

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp463,9 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Pemerintah terus mengarahkan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk perlindungan sosial, infrastruktur, dan subsidi energi.  

Rincian belanja negara:

- Belanja Pemerintah Pusat – Dialokasikan untuk membiayai program-program kementerian dan lembaga, termasuk program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial dan subsidi.  

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa – Diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.  

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan untuk memastikan keberlangsungan fiskal.  

Tantangan dan Strategi Pemerintah 

Sri Mulyani juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi kondisi fiskal Indonesia, termasuk mencakup perekonomian dunia, harga komoditas, serta d

ampak geopolitik global.