Yusril Ihza Mahendra Minta Tambahan Rp 325 Miliar, Tak Bisa Membayangkan Bekerja dengan Rp 9 Miliar

JelajahJawa (02/12) – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (2/12/2024). Usulan tersebut diajukan untuk mendukung operasional kementerian yang saat ini hanya memiliki pagu anggaran Rp 9 miliar untuk tahun 2025.

Dalam paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Yusril mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk melengkapi struktur organisasi yang tengah disusun. Struktur tersebut meliputi satu sekretariat dan tiga kedeputian.

Baca juga: Ketegangan di PDIP, Effendi Simbolon Resmi Dipecat

“Kami memperkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, sedangkan masing-masing dari tiga kedeputian memerlukan Rp 75 miliar. Total anggaran tambahan yang diusulkan adalah Rp 325 miliar,” jelas Yusril.

Dia juga berkelakar mengenai pagu anggaran saat ini. “Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan ini dapat dipahami,” tambahnya.

Permintaan Tambahan Anggaran dari Menteri Lain

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Koordinator lainnya yang turut mengajukan tambahan anggaran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta tambahan sebesar Rp 273 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang diharapkan Kemenko IPK mencapai Rp 503 miliar pada 2025.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajukan tambahan dana senilai Rp 505 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembentukan kantor baru serta penyediaan berbagai fasilitas.

Baca juga: Kenaikan PPN 12% pada 2025: Petisi Viral, Ancaman Mogok Buruh, dan Respons Pemerintah

“Kami masih numpang di kantor lain, kursi belum ada, mobil belum ada. Mudah-mudahan Januari 2025 semuanya sudah selesai,” ujar Zulhas.

Usulan tambahan anggaran dari para menteri ini memancing perhatian publik, mengingat besarnya nominal yang diajukan. Beberapa pihak mempertanyakan prioritas pengelolaan anggaran negara, sementara yang lain mendukung alokasi dana tersebut demi kelancaran kerja kementerian.

Dengan berbagai kebutuhan yang diajukan, Banggar DPR RI dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.