Ketegangan di PDIP, Effendi Simbolon Resmi Dipecat

JelajahJawa.Id (02/12) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memecat Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. 

Pemecatan ini dilakukan karena Effendi dinilai melanggar instruksi partai terkait rekomendasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Effendi Simbolon diketahui secara terbuka mendukung pasangan calon dari partai politik lain, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Langkah ini bertentangan dengan keputusan resmi PDIP yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa Effendi telah berulang kali mengambil sikap yang tidak sejalan dengan keputusan partai. 

“Dalam aturan partai, kader yang berbeda sikap memang sanksinya pemecatan”,kata Deddy, Sabtu (30/11/2024) dilansir dari tempo.co.

DPP PDIP menilai tindakan Effendi sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin internal partai, sehingga memaksa partai untuk mengambil langkah tegas.

Pasca-pemecatan, Effendi dilarang menjalankan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

Keputusan ini akan dipertanggungjawabkan oleh DPP PDIP dalam kongres partai yang akan datang, sesuai dengan mekanisme organisasi. Kongres juga akan menjadi momen bagi PDIP untuk menunjukkan konsistensi dalam menjaga integritas partai.

Langkah pemecatan ini memicu reaksi beragam dari publik dan pengamat politik. Sebagian pihak mendukung keputusan PDIP sebagai wujud penegakan disiplin dan loyalitas internal, sementara pihak lain menganggap langkah tersebut terlalu keras dan berpotensi menimbulkan perpecahan internal.

Pemecatan Effendi Simbolon juga membuka babak baru dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat soliditas PDIP di satu sisi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga citra dan persepsi publik terhadap partai.

Di tengah sorotan politik yang kian memanas, keputusan ini menjadi ujian penting bagi PDIP dalam mempertahankan kohesi dan kredibilitasnya sebagai salah satu partai besar di Indonesia.