Penyaluran Bantuan Sosial Dihentikan Sementara Menjelang Pilkada Serentak 2024

JelajahJawa.id (13/11) - Pemerintah pusat dan DPRI RI sepakat untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang. 

Deddy Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI, menilai penundaan distribusi bansos penting agar seluruh peserta pilkada memiliki peluang yang sama tanpa intervensi dari pemerintah daerah.

“Kalau bisa semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sampai pilkada selesai, agar semuanya bertarung secara adil,” terangnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung usulan tersebut. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan bansos yang dapat mempengaruhi hasil pilkada.

Baca juga: Kementan Targetkan Petani Milenial Raup Rp10 Juta Per Bulan

“Kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya, tetapi esensinya, substansinya kami setuju,” ujar Bima Arya setelah rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga menyatakan setuju atas usulan tersebut. Tito mengonfirmasi bahwa Kemendagri akan segera mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penghentian bansos.

“Dan surat edaran, Pak, yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya, wamen menyampaikan bahwa teman-teman Komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, Pak, langsung setuju sekali,” ucap Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPRD/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Namun, Tito menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki pengecualian, terutama untuk wilayah-wilayah terdampak bencana.

Baca juga: Kemenparekraf Menyiapkan Strategi Atasi Bencana Hidrometeorologi di Destinasi Wisata Jelang Libur Nataru

Menstri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Mensos akan menyesuaikan jadwal penyaluran bansos sesuai arahan dari Kemendagri.

“Kami akan mengikuti keputusan Mendagri. Jika ada surat edaran terkait hari ini, maka bansos akan dihentikan sementara waktu,” jelas Gus Ipul.

Meskipun menuai dukungan luas, kebijakan ini tetap dipantau secara ketat, terutama untuk memastikan bantuan tetap diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti korban yang terdampak bencana alam.

Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menjaga integritas pelaksanaan pilkada sekaligus menjaga kebijakan sosial berjalan tetap sasaran.