Presiden Korea Selatan Mengumumkan Darurat Militer

JelajahJawa (4/12)- Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol mengumumkan darurat militer. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Yoon seokyol pada pidatonya yang disiarkan secara langsung di televisi.

Dia mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari "kekuatan komunis".

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

Kebijakan kontroversial itu muncul di tengah perselisihan antara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Yoon dan Partai Demokrat, oposisi utama yang juga merupakan mayoritas di parlemen dengan 300 anggota.

Kedua partai bersitegang terkait RUU anggaran untuk tahun depan. Pekan lalu, anggota parlemen dari oposisi menyetujui rencana anggaran yang telah mengalami pemangkasan besar melalui komite parlemen.

Ia juga beranggapan anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi negara. Seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

DIlansir dari tempo.co, Yoon menyoroti mosi dari Partai Demokrat, oposisi yang memegang mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan sejumlah jaksa senior di Korea Selatan dan menolak proposal anggaran pemerintah.

Pada Senin, para menteri Korea Selatan mengecam langkah Partai Demokrat pekan lalu yang memotong lebih dari 4 triliun won dari rancangan anggaran pemerintah. Menurut Yoon, tindakan tersebut mengganggu fungsi penting administrasi pemerintah.

Berdasarkan Konstitusi, presiden memiliki wewenang untuk mengumumkan darurat militer sebagai respons terhadap kebutuhan militer selama masa perang, konflik bersenjata, situasi darurat nasional, atau ketika keamanan dan ketertiban umum terancam.

Dekrit darurat yang diumumkan oleh Presiden Yoon mencakup sejumlah langkah keras untuk mengatasi situasi yang dianggap darurat. 

Semua bentuk rapat umum, protes, dan kegiatan politik dilarang untuk sementara waktu, membatasi ruang gerak partai oposisi maupun masyarakat sipil. 

Media dan penerbit juga berada di bawah kendali militer dengan larangan ketat terhadap penyebaran "berita palsu" atau opini publik yang dianggap manipulatif, sehingga membatasi kebebasan pers.

Keputusan Yoon membawa dampak langsung pada ekonomi Korea Selatan. Nilai tukar won Korea anjlok tajam terhadap dolar AS, mencerminkan ketidakpastian pasar. Para analis memperingatkan bahwa situasi ini dapat merusak kepercayaan investor asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Darurat militer dapat dihentikan apabila mayoritas anggota Majelis Nasional mengajukan permintaan untuk mengakhirinya. Dengan menguasai 170 dari 300 kursi di parlemen, Partai Demokrat (DPK) memiliki kekuatan yang cukup untuk membatalkan keputusan darurat militer melalui dukungan suara mayoritas.