Ajukan Cerai di Negara Ini, Risiko Masuk Kamp Kerja Paksa?

JelajahJawa (19/12) – Pernikahan merupakan perjalanan yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, yang dapat membuat pasangan mempertimbangkan untuk berpisah. Namun, di Korea Utara, perceraian bukanlah keputusan yang mudah diambil. Di negara tersebut, perceraian dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan masyarakat.

Baru-baru ini, laporan menyebutkan bahwa warga Korea Utara yang mengajukan perceraian akan langsung dikirim ke kamp kerja paksa. Menurut Radio Free Asia, seorang sumber anonim dari Provinsi Pyongyang melaporkan bahwa pada 13 Desember lalu, 12 pasangan resmi bercerai dan langsung dikirim ke kamp kerja militer. Dilansir dari cnbc indonesia.

"Jika tahun lalu hanya pihak yang pertama kali mengajukan gugatan cerai yang dihukum, kini sejak bulan lalu, kedua belah pihak menerima hukuman yang sama," ujar sumber tersebut.  

Laporan dari media daring Daily NK yang berbasis di Seoul pada Juni 2021 juga mengungkap bahwa pihak berwenang Korea Utara menerapkan hukuman enam bulan kerja paksa di kamp militer bagi mereka yang bercerai. Namun, sebelumnya hanya pihak yang dianggap "lebih bersalah dalam perceraian" yang menjalani hukuman.  

Kebijakan ini diduga merespons pernyataan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, pada Maret lalu, yang menyebut perceraian sebagai ancaman terhadap harmoni masyarakat dan gaya hidup sosialis.  

Meskipun hukum di Korea Utara mengakui perceraian, tidak ada aturan pasti mengenai hukuman yang diberikan kepada pasangan yang bercerai. Beberapa sumber menyebutkan kepada Radio Free Asia bahwa seorang individu menjalani hukuman tiga bulan di kamp kerja paksa setelah bercerai. Dari 120 orang yang menjalani hukuman di kamp tersebut, sekitar 30 orang di antaranya dihukum karena perceraian.  

Menariknya, wanita di Korea Utara sering kali menerima hukuman lebih lama dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan mayoritas wanita yang mengajukan cerai biasanya melakukannya akibat kekerasan dalam rumah tangga atau alasan lainnya.  

Selain itu, laporan dari Institut Korea untuk Penyatuan Nasional pada Januari, berdasarkan wawancara dengan beberapa pembelot, mengungkap bahwa banyak wanita Korea Utara lebih memilih tinggal bersama pasangan mereka meskipun tidak menikah secara resmi.