Harvard Terancam Kehilangan Dana Rp144 Triliun Gara-Gara Kebijakan Baru Trump, Diminta Hapus Program DEI hingga Reformasi Kampus

Jelajah jawa - Amerika Serikat — Universitas Harvard, salah satu kampus paling bergengsi di dunia, sedang berada dalam sorotan tajam. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan baru yang menekan universitas tersebut untuk melakukan reformasi besar-besaran — atau bersiap kehilangan dana federal sebesar USD 9 miliar, alias sekitar Rp144 triliun!

Surat resmi dari pemerintah AS yang diterima Harvard pada 3 April 2025 memuat sembilan tuntutan utama. Salah satunya adalah menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang selama ini jadi bagian penting dari sistem pendidikan di Harvard. Selain itu, Harvard juga diminta menerapkan sistem penerimaan murni berbasis prestasi, tanpa mempertimbangkan latar belakang ras atau negara asal.

Dari Larangan Masker sampai Kerja Sama dengan Polisi

Nggak cuma soal penerimaan mahasiswa. Pemerintah AS juga menyelipkan poin lain yang cukup kontroversial, seperti larangan penggunaan masker di area kampus, kerja sama lebih erat dengan aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap program yang dianggap bisa memicu antisemitisme.

Surat tersebut dikirimkan oleh tiga lembaga sekaligus: Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Departemen Pendidikan AS, dan Administrasi Layanan Umum AS. Dalam suratnya, mereka menegaskan bahwa semua lembaga penerima dana publik wajib dikelola secara bertanggung jawab.

"Adalah tanggung jawab pemerintah federal untuk memastikan bahwa seluruh penerima dana merupakan pengelola dana pembayar pajak yang bertanggung jawab," tulis surat itu, yang ditujukan kepada Presiden Harvard Alan Garber dan anggota utama Harvard Corporation, Penny Pritzker.

Harvard Masih Bungkam

Hingga berita ini ditulis, pihak Harvard belum memberikan komentar resmi. Namun mereka mengonfirmasi telah menerima surat tersebut. Perlu diketahui, Harvard punya dana abadi (endowment) sebesar USD 53 miliar — terbesar di dunia untuk institusi pendidikan.

Tapi meskipun punya ‘tabungan’ super besar, kehilangan akses ke dana federal tentu bakal berdampak besar, terutama untuk proyek penelitian yang menggantungkan hidup dari dana publik.

Bukan Cuma Harvard yang Ditekan

Ternyata, Harvard bukan satu-satunya kampus yang ‘ditodong’ reformasi oleh pemerintah Trump. Kampus-kampus top lain di AS seperti Columbia, Princeton, Brown, dan University of Pennsylvania juga mengalami tekanan serupa. Columbia bahkan sempat harus memenuhi sejumlah tuntutan sebelum bisa kembali menerima dana federal senilai USD 400 juta.

Semua ini terjadi di tengah memanasnya situasi di banyak kampus AS pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi mahasiswa pro-Palestina meningkat, termasuk di Harvard. Ini memicu polemik tentang kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan sikap kampus terhadap konflik global.

Presiden Harvard, Alan Garber, sebelumnya menyatakan bahwa pemotongan dana bisa berdampak buruk pada kelangsungan riset dan inovasi ilmiah di kampusnya. Ia juga menyebut bahwa dirinya pun pernah mengalami langsung tindakan antisemitisme selama menjabat.

Aksi Mahasiswa Mulai Dibatasi

Di sisi lain, Harvard juga mulai memperketat pengawasan terhadap organisasi mahasiswa. Komite Solidaritas Palestina Mahasiswa Harvard (PSC) bahkan sudah ditempatkan dalam masa percobaan hingga 30 Juni. Hal ini menyusul aksi protes yang mereka lakukan bersama kelompok eksternal dan penggunaan pengeras suara yang dinilai mengganggu.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk ‘penyesuaian’ agar Harvard tidak semakin ditekan oleh pemerintah federal.