Pajak Kendaraan di Indonesia vs Malaysia: Siapa yang Lebih Bersahabat di Kantong?

Jelajahjawa.id - Warga Indonesia yang punya kendaraan, pasti akrab banget sama istilah pajak tahunan, BBN (Bea Balik Nama), sampai perpanjangan STNK. Tapi tahu nggak sih, ternyata beban pajak kendaraan di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga kita, Malaysia?

Hal ini diungkap langsung oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Mereka menilai, pajak kendaraan di Tanah Air tergolong memberatkan masyarakat—khususnya bagi pemilik mobil.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyebutkan contoh yang cukup menarik: Toyota Avanza. Mobil sejuta umat ini tersedia baik di Indonesia maupun Malaysia, jadi pas banget buat jadi perbandingan.

"Kenapa Avanza? Karena mobil ini ada di dua negara, jadi gampang buat kita bandingin datanya. Dan kami sudah lakukan pengecekan langsung," ujar Kukuh di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (19/5).

Hasilnya cukup mencengangkan. Pajak tahunan untuk Toyota Avanza di Indonesia bisa tembus hingga Rp4 jutaan. Sementara di Malaysia? Cuma sekitar RM115 atau setara Rp385 ribuan saja per tahun. Selisihnya hampir sepuluh kali lipat!

Nggak cuma itu, pemilik Avanza di Malaysia juga nggak perlu pusing soal biaya perpanjangan STNK setiap lima tahun. Di sana, sistemnya memang lebih sederhana dan efisien.

Kalau ngomongin Bea Balik Nama (BBN), bedanya juga lumayan jauh. Di Indonesia, BBN untuk mobil seperti Avanza bisa mencapai Rp2 juta. Tapi di Malaysia, biayanya hanya sekitar RM150 atau setara Rp500 ribuan saja.

Perbandingan ini makin membuka mata soal tingginya beban pajak kendaraan di Indonesia. Bukan cuma jadi keluhan masyarakat, tapi juga jadi perhatian para pelaku industri otomotif. Pasalnya, pajak yang terlalu tinggi bisa bikin daya beli kendaraan menurun dan menambah tekanan bagi pemilik kendaraan pribadi.

Meski begitu, perlu diingat juga bahwa setiap negara punya sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang berbeda. Faktor seperti subsidi pemerintah, struktur APBN, dan kondisi ekonomi lokal ikut memengaruhi.

Tapi tetap aja, nggak salah kan kalau kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah di kantong rakyat?