Pemerintah Siap Produksi 10.000 Unit Mobil Maung Pindad, 5.000 Unit Dalam 100 Hari Pertama

JelajahJawa (30/10) – Dalam langkah ambisius untuk mendorong produk dalam negeri, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan produksi sebanyak 10.000 unit mobil Maung buatan PT Pindad. 

Target ini menjadi salah satu fokus utama selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Kami harapkan dalam waktu 100 hari ini, 50 persen dari target tersebut, yakni sekitar 5.000 unit, dapat diselesaikan,” ujar Putranto saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

Baca juga: Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Prabowo Akan Reformasi Pembelajaran Matematika di SD dan TK

Putranto menjelaskan bahwa mayoritas bahan material untuk pembuatan Maung diambil dari dalam negeri, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 70 persen. 

Hanya sekitar 30 persen komponen yang diimpor dari Korea Selatan, yang mencakup kerangka dasar dan mesin. "Ini menunjukkan komitmen kami untuk memajukan industri otomotif nasional," tegas Putranto.

Sebagai langkah nyata dalam mendukung produk lokal, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar para menteri dan pejabat eselon I menjadikan Maung sebagai kendaraan dinas resmi mereka.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menambahkan bahwa penggunaan mobil Maung oleh para menteri diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri. “Pak Prabowo memilih Maung sebagai mobil kepresidenan, dan ini mencerminkan dukungannya terhadap produk BUMN,” ungkap Hasan.

Baca juga: Mahfud MD Kritik KPK! Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang

Sebelumnya, para menteri sering menggunakan mobil dinas dari berbagai merek, termasuk mobil impor Jepang seperti Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat citra Maung sebagai kendaraan resmi negara dan mempromosikan industri otomotif Indonesia.

Meskipun fokus awal adalah untuk pejabat pusat, Putranto mengakui bahwa distribusi Maung ke kendaraan dinas pemerintah daerah belum dibahas lebih lanjut. "Prioritas saat ini adalah untuk kementerian dan lembaga pemerintah pusat, agar kami dapat memastikan produksi dan distribusi berjalan efisien," katanya.

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada mobil impor. Apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi industri otomotif Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab.