Peringatan Darurat Garuda Hitam, Apa Makna di Baliknya?

JelajahJawa (5/2/2025) – Media sosial Indonesia kembali diramaikan dengan munculnya simbol “Peringatan Darurat” yang menampilkan lambang Garuda berlatar belakang hitam. Fenomena ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, terutama karena sebelumnya, simbol serupa dengan latar biru pernah viral pada Agustus 2024 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pilkada 2024.

Namun, berbeda dari Peringatan Darurat Garuda Biru yang lebih menyoroti isu politik dan demokrasi, kali ini Peringatan Darurat Garuda Hitam hadir dengan fokus pada berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Tagar #PeringatanDarurat pun mendominasi trending topic di platform X Indonesia, menandakan besarnya perhatian masyarakat terhadap gerakan ini.

Lantas, apa yang melatarbelakangi kemunculan gerakan ini? Dan bagaimana tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat melalui simbol Garuda Hitam?

Latar Belakang Peringatan Darurat Garuda Hitam

Kemunculan simbol Garuda Hitam ini bukanlah hal yang tiba-tiba. Gerakan ini mencerminkan akumulasi keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Peringatan Darurat Garuda Biru hadir sebagai simbol kritik terhadap keputusan politik, terutama terkait Pilkada 2024. Fokusnya adalah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah serta protes terhadap kebijakan DPR yang dianggap tidak sejalan dengan demokrasi.

Kini, dengan latar belakang hitam, simbol Peringatan Darurat muncul kembali dengan makna yang lebih luas dan mendalam. Warna hitam ini diyakini melambangkan kondisi yang lebih serius, menggambarkan keprihatinan terhadap berbagai permasalahan yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu yang menjadi pemicu utama gerakan ini antara lain:

• Kelangkaan LPG 3 kg yang berdampak besar pada masyarakat menengah ke bawah.

• Polemik kebijakan pengembangan kawasan tertentu yang dinilai semakin memperparah ketimpangan sosial.

• Pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dianggap merugikan masa depan rakyat.

• Keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) untuk tenaga pendidik dan ASN, yang memperburuk kesejahteraan mereka.

Berbagai persoalan ini dianggap sebagai “darurat nasional”, sehingga masyarakat merasa perlu bersuara lebih lantang melalui gerakan sosial ini.

PENTOL: Enam Tuntutan Utama Masyarakat

Salah satu elemen menarik dari gerakan ini adalah kehadiran singkatan PENTOL, yang merangkum enam tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh akun X @BudiBukanIntel, yang menjadi salah satu penggerak utama kampanye ini.

Berikut enam tuntutan yang disuarakan dalam gerakan PENTOL melansir dari liputan6.com: 

1. P - Polisi Berbenah Total

Tuntutan ini menyoroti perlunya reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berbagai kasus yang melibatkan oknum polisi telah merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, masyarakat mendesak adanya transparansi, akuntabilitas, serta perombakan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan internal kepolisian.

2. E - Energi yang Terjangkau dan Merata

Kelangkaan LPG 3 kg menjadi permasalahan utama bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, kebijakan energi yang lebih berpihak pada kepentingan investor dibanding rakyat juga menjadi sorotan. Masyarakat menuntut distribusi energi yang lebih adil serta kebijakan yang memastikan ketersediaan bahan bakar bagi kebutuhan domestik.

3. N - Naikkan Kesejahteraan Rakyat

Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, gerakan ini menuntut peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang benar-benar berdampak pada kualitas hidup rakyat, termasuk subsidi pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau.

4. T - Tepati Hak Tenaga Pendidik dan ASN

Tertundanya pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen, guru, dan ASN menjadi perhatian utama dalam tuntutan ini. Kesejahteraan mereka dinilai berdampak langsung pada kualitas layanan publik, sehingga pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi secara tepat waktu.

5. O - Optimalisasi Program Sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai masih memiliki banyak kekurangan dalam implementasinya. Masyarakat meminta evaluasi total terhadap program ini agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang membutuhkan.

6. L - Lawan Mafia Tanah dan Evaluasi Infrastruktur Tol

Isu mafia tanah yang masih marak menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, pengelolaan jalan tol yang dinilai kurang transparan serta kebijakan infrastruktur yang lebih menguntungkan pihak tertentu juga menuai kritik. Oleh karena itu, masyarakat menuntut langkah konkret dalam memberantas mafia tanah serta evaluasi terhadap kebijakan infrastruktur yang lebih berpihak pada rakyat.